Sedang Dibaca
ARTIKEL ELEKTRO

Sinergi Pemerintah Pusat – Daerah – Operator dalam Strategi Pembangunan Infrastruktur Jaringan Fiber Optik

Jaringan fiber optik merupakan satu-satunya solusi untuk menghadapi kebutuhan bandwidth yang semakin rakus di era broadband. Alternatif lain seperti teknologi kabel tembaga, nirkabel dan satelit jauh dari mencukupi kebutuhan bandwidth. Selain itu, ditinjau dari sisi jangkauannya, fiber optik jauh lebih unggul.
Sebagai gambaran, dengan teknologi DWDM, satu pasang core fiber optik dapat menghantarkan 80 wavelength (Lambda) dimana masing-masing lambda berkapasitas 40 Gbps hingga 100Gbps. Untuk teknologi akses, GPON bisa menjadi solusi untuk menghantarkan layanan kepada pelanggan dengan kapasitas 2,4Gbps hanya menggunakan satu core. Jangkauan antar perangkat optik bisa mencapai puluhan kilometer tanpa repeater, tergantung dari kualitas kabel.
Saat ini banyak operator yang bermain di jaringan infrastruktur fiber optik, baik sebagai pengguna langsung seperti Telkom, Indosat, XL maupun yang hanya untuk disewakan ke pihak lain seperti Moratel, Icon+, MKN. Bahkan banyak perusahaan baru yang mengkhususkan di fiber optik seperti NusaTel, Powertel, PGASKom, dll. Banyaknya perusahaan tersebut menunjukkan bahwa peluang bisnis di sektor ini sangat terbuka. Sayangnya, tidak adanya pengaturan yang jelas dari pemerintah menyebabkan infrastruktur jaringan saling tumpang tindih. Padahal, masing-masing perusahaan mengeluarkan sumber daya yang tidak sedikit untuk membangun jaringan dan memeliharanya. Sumberdaya tersebut sebenarnya bisa jauh lebih dihemat jika dilakukan sinergi antar perusahaan tersebut dengan pemerintah.
Gambar 1. Skema Pengaturan Implementasi Fiber Optik Saat ini
Telekomunikasi sebagai salah satu sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak menurut UUD 45 sudah selayaknya diatur oleh pemerintah. Apalagi di telekomunikasi ada isu lain yaitu yang menyangkut keamanan negara. Di era pasar bebas dimana asing menguasai sektor ini, pemerintah harus menunjukkan tajinya untuk mewujudkan amanat undang-undang yaitu mempergunakan sumber daya tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah?
Pertama-tama, kita harus tahu dulu mengenai konsep dari jaringan fiber optik itu sendiri. Ditinjau dari sisi topologi, perlu dibedakan 2 jenis jaringan yaitu backbone dan access. Jaringan backbone bisa kita kategorikan kembali menjadi national backbone dan regional/metro backbone. Demikian pula untuk strategi pembangunannya akan berbeda.
Untuk membangun backbone yang menghubungkan kota-kota antar propinsi atau bahkan antar pulau (national backbone), pemerintah pusat lebih memegang peranan, pihak yang bisa bekerjasama tentu hanyalah operator-operator besar yang telah memiliki pengalaman. Sedangkan untuk kategori regional atau metro backbone, pemerintah daerah bisa mengambil peranan dengan bekerjasama dengan operator menengah atau operator lokal.


National Backbone
Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau yang terpisah merupakan salah satu kendala dalam penbangunan jaringan fiber optik. Pembangunan kabel bawah tanah (sub-marine) membutuhkan usaha yang jauh lebih berat dan biaya yang jauh lebih besar. Diperlukan peralatan khusus yaitu kapal penanam kabel yang jumlahnya terbatas di dunia sehingga untuk menggunakannya harus dipesan jauh-jauh hari dan tentunya dengan harga yang cukup mahal. Material yang digunakan pun khusus, begitu pula sumber daya manusianya karena dari sisi perencanaan pun memerlukan tantangan tersendiri. Apabila menggunakan vendor yang tidak berpengalaman bisa menjadi hambatan dalam proyek. Ada salah satu contoh proyek pembangunan kabel bawah laut dimana vendor pemenang tender akhirnya mundur dan digantikan vendor lain karena salah perencanaan dari sisi teknis dan biaya.
Saat ini pembangunan backbone nasional masih terfokus di wilayah barat Indonesia, khususnya di pulau Jawa. Pembangunan di kawasan timur Indonesia baru dimulai dengan inisiatif proyek Palapa Ring yang saat ini dalam proses menyelesaikan ruas Mataram-Kupang di Nusa Tenggara. Sayangnya, proyek ini kurang menarik dari sisi bisnis sehingga hanya sedikit perusahaan yang memutuskan untuk ber-investasi. Dari 7 perusahaan peserta awal konsorsium, sekarang tinggal 3 yang masih berkomitmen, yaitu Telkom, Indosat dan Bakrie Telecom.
Pola konsorsium dilakukan jika ada beberapa perusahaan bergabung dalam satu proyek dengan berbagi tanggung-jawab pendanaan maupun pengerjaan. Pola ini membutuhkan keseriusan dan komitmen dari masing-masing peserta. Dengan berjalannya proyek Palapa Ring ini, terbukti hanya Telkom yang benar-benar berkomitmen. Selain dari komitmen Telkom yang sebagian besar sahamnya dimiliki pemerintah untuk memeratakan akses telekomunikasi, kebutuhan internal akan koneksi di KTI membuat Telkom tidak bisa menunggu rekan-rekannya di konsorsium untuk segera memulai proyek tersebut. Maka dibangunlah tahap 1 Mataram-Kupang dengan biaya investasi $ 50 juta, dibawah perkiraan awal sebesar $ 75 juta.
Dari sini, pemerintah dapat melihat jika proyek ini bukanlah suatu mission imposible. Proyek Palapa Ring yang tertunda sekian lama akhirnya dimulai juga. Untuk kelanjutan proyek ini di ruas-ruas berikutnya, jika konsorsium tidak mampu untuk melaksanakan proyek sesuai jadwal, hendaknya pemerintah bertindak cepat untuk mengambil alih dengan menyuntikkan dana ke dalam proyek. Kita tidak dapat menjamin apakah nanti Telkom juga akan bergerak cepat untuk ruas lainnya seperti Papua yang nilai ekonomisnya belum pasti.
Jika dilihat dari kebutuhan dana untuk proyek ini, sebenarnya tidak terlalu besar, $ 300 juta. Dana tersebut dapat diambil dari dana APBN yang totalnya tahun 2010 Rp 1047 trilyun. Jika setahun kita ambil 1 trilyun, maka diperlukan 3 periode APBN. Dana tersebut pun bukannya akan hangus tak berbekas, melainkan adalah sebuah investasi. Nantinya akan ada operator maupun perusahaan yang akan menyewa core atau wavelength yang tentunya akan membayar biaya sewa. Biaya sewa ini sebagian akan dikembalikan ke pemerintah sebagai bagi hasil dan akan menjadi penerimaan bukan pajak di APBN.
Selain Palapa Ring, ada lagi proyek infrastruktur fiber optik di kawasan timur yang baru dimulai yaitu gateway Surabaya-Hongkong. Sayangnya, proyek ini dibangun oleh swasta tanpa keterlibatan pemerintah. Padahal, jika pemerintah mampu menangkap peluang, pihak swasta tersebut dapat dirangkul sehingga jaringannya dapat di-integrasikan dengan Palapa Ring.
Regional/Metro Backbone dan Access
Pada tingkat regional atau metro backbone, kebutuhan akan mobile backhaul dan metro ethernet mendorong pertumbuhan pembangunan jaringan fiber optik. Sedangkan untuk jaringan akses, tidak semua area cocok menggunakan jaringan fiber optik. Jaringan fiber optik cocok untuk diterapkan di daerah perkotaan dimana kepadatan penduduknya cukup tinggi dan kontur tanahnya relatif landai dan tidak terlalu bervariasi. Sebaliknya untuk daerah rural, lebih optimal jika menggunakan transmisi nikabel seperti WiMax yang memiliki jangkauan lebih jauh, kapasitas lebih besar dan investasi yang lebih rendah dibanding teknologi nirkabel lainnya.
Pertumbuhan jaringan akses fiber optik yang signifikan dilakukan PT Telkom sebagai operator fixed line terbesar di Indonesia. Telkom akan mempercepat pembangunan akses jaringan fiber optik dengan mengganti jaringan kabel tembaga yang sudah ada. Operator lain pun gencar membangun jaringan fiber optik meskipun konsentrasinya lebih banyak di area Jabotabek dan pulau Jawa. Hal ini dapat dimaklumi mengingat bagi pihak swasta yang berorientasi profit, investasi akan membuahkan keuntungan pada daerah-daerah yang sudah jelas pasarnya yaitu kota-kota besar.
Pada jaringan fiber optik di daerah, kendala yang banyak dihadapi adalah pada saat implementasi proyek maupun pada saat operasional. Contoh beberapa kasus pembangunan jaringan fiber optik di daerah yang sering terjadi:
  1. Protes warga mengenai proyek galian yang seakan tidak pernah berhenti. Ketika baru saja jalan dirapihkan setelah proyek galian, ada proyek galian lain yang dimulai. Ini tidak hanya terjadi pada pembangunan jaringan fiber optik tapi juga pada proyek pembangunan lain seperti saluran air, listrik, dll.
  2. Proyek galian dihentikan karena tidak memiliki izin atau pengerjaannya tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
  3. Proyek galian lain yang dilakukan diatas jaringan fiber optik menyebabkan kabel fiber optik terputus.
  4. Proyek galian diprotes warga karena proses penutupannya yang membahayakan pengguna jalan atau merusak estetika kota.
Dari kasus-kasus di atas bisa disimpulkan kendala-kendala yang timbul dalam pembangunan & pemeliharaan jaringan fiber optik diantaranya:
1.      Proyek galian yang tidak terencana.
2.      Dari sisi operator, kendala izin dari pihak Pemerintah daerah menyebabkan proyek terhambat sedangkan mereka dituntut agar proyek jaringan segera tergelar.
3.      Ketika jaringan sudah dibangun, terjadi putus yang tidak disengaja diakibatkan proyek pembangunan lain.
4.      Standar kualitas pengerjaan galian maupun penutupan rendah.
Pemerintah DKI pada tahun 2008 sempat mengeluarkan wacana mengenai regulasi jaringan fiber optik. Namun hingga kini, regulasi tersebut tidak terdengar lagi kabarnya. Perencanaan jaringan fiber optik merupakan hal yang rumit dan kompleks. Perencanaannya harus dengan mempertimbangkan jaringan-jaringan lain, baik jaringan fiber optik yang sudah ada, jaringan pipa PDAM, air kotor, PLN, dll. Sebenarnya bukan hanya pemda kota besar saja yang harus peduli mengenai masalah ini. Pemda kota kecil pun harus mulai memikirkan karena pertumbuhan jaringan adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari. Patut dipertimbangkan bahwa pertumbuhan telekomunikasi juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengaturan jaringan fiber optik di kota kecil pun akan lebih mudah bila dibandingkan kota besar yang infrastrukturnya sudah terbangun sedemikian rupa tanpa perencanaan di awal.
Gambar 2. Skema Sinergi antara Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dan Swasta
Berikut adalah strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur pembangunan jaringan fiber optik agar dapat mencapai tujuan-tujuan diatas:
  1. Membangun jaringan sub-duct semi permanen yang bisa dibuka-tutup di titik-titik tertentu (manhole & handhole) untuk keperluan perawatan dan pengembangan.
·         Tujuan: Hasil pembangunan yang lebih rapi sehingga estetika kota terjaga.
·         Dengan strategi ini juga bisa didapat model bisnis yaitu dengan menyewakan sub-duct ini kepada pihak-pihak yang akan membangun fiber optik.
·         Keuntungan bagi pihak pelaksana adalah waktu pengerjaan akan lebih singkat karena tinggal menarik kabel di ujung-ujung titik, tidak perlu menggali dan menutup lubang.
·         Aplikasi strategi ini bisa diterapkan di daerah perkotaan dimana ada potensi penambahan/perubahan jaringan yang menyebabkan sering buka tutup galian.
  1. Mengeluarkan peraturan mengenai pemakaian jaringan bersama.
·         Tujuan: Menghindari tumpang tindih kabel di suatu lokasi yang utilisasi-nya tidak begitu tinggi.
·         Perlu dibuat model bisnis yang sama-sama menguntungkan bagi operator pemilik jaringan maupun operator yang menumpang. Bisa dipertimbangkan strategi sbb:
1.      Jika ada operator yang mengajukan izin untuk melakukan pembangunan jaringan baru maka Pemda akan mengumumkan ke publik mengenai rencana tersebut dan tawaran untuk bekerjasama.
2.      Setelah itu masuk periode masa tunggu 2 minggu. Apabila ada operator/pihak lain yang tertarik juga untuk membangun di lokasi tersebut maka mereka akan bekerjasama untuk membangun jaringan. Hak pembangunan dan maintenance setelah pembangunan pada operator yang mengajukan izin pertama.
3.      Apabila dalam 2 minggu tidak ada respon dari pihak lain, maka operator yang mengajukan izin pertama dipersilakan untuk memulai pembangunan dengan  menandatangani kesepakatan untuk menyediakan beberapa core spare untuk alokasi operator yang kemungkinan akan menumpang di kemudian hari.
·         Jika terjadi kerjasama tumpang jaringan harus dibuat perhitungan pembayaran yang saling menguntungkan. Berikut contoh pilihan perhitungan pembayaran operator yang menumpang ke pemilik jaringan:
1.      Presentase CAPEX pembangunan jaringan
Sewa 2 core dari total 48 core = 2/24*CAPEX + maintenance fee bulanan
2.      Sewa dark fiber = Biaya sewa /km/tahun (termasuk maintenance fee)
·         Keuntungan bagi operator pemilik adalah tambahan pendapatan yang diasumsikan sebagai pengurangan CAPEX untuk pembangunan jaringan. Keuntungan bagi operator penumpang adalah mengurangi waktu dan biaya pembangunan.
·         Aplikasi strategi ini bisa diterapkan untuk seluruh jaringan terutama pada daerah yang penetrasi pembangunannya kurang.
3.      Penmbuatan database yang akurat dan jelas mengenai jaringan fiber yang sudah ada (existing) baik bawah tanah maupun kabel udara/aerial juga database jaringan bawah tanah lainnya seperti: PDAM, saluran air kotor, PLN.
·         Tujuan: Menghindari kerusakan jaringan fiber optik apabila akan dilaksanakan pembangunan jaringan lain di lokasi yang sama. Yang tak kalah penting adalah melakukan koordinasi secara rutin misalnya dengan pertemuan bulanan dengan pihak-pihak terkait seperti Dept PU, PDAM, PLN untuk membahas rencana pembangunan.
·         Tujuan lainnya masih berkaitan dengan point (2) yaitu untuk menghindari tumpang tindih jaringan dan kemungkinan melakukan kerjasama pembangunan.
4.      Penyusunan peraturan teknis pelaksanaan pembangunan jaringan fiber optik yang mencakup pelaksanaan galian, kedalaman, material penutup, teknik penutupan.
·         Tujuan: Menentukan standar kualitas pembangunan jaringan sehingga jaringan tidak mudah terganggu dan estetika kota terjaga.  Tujuan akhirnya tentu saja masyarakat sebagai end user dapat menikmati hasilnya berupa layanan telekomunikasi yang baik.
·         Peraturan dilengkapi dengan sanksi dimana kontraktor yang melanggar tidak akan diberi izin membangun di daerah tersebut dan masuk daftar hitam yang akan menjadi referensi di daerah-daerah lain.
Demikian kondisi ideal dimana pemerintah pusat, daerah dan operator telekomunikasi bisa bersinergi membangun infrastruktur telekomunikasi. Mengingat perkembangan telekomunikasi yang sangat cepat, sudah seharusnya pemerintah pun segera merealisasikan hasl tersebut.
Kesimpulan
Pembangunan jaringan fiber optik membutuhkan perencanaan yang matang dan komprehensif. Sesuai dengan amanat undang-undang, pemerintah harus memanfaatkan sumber daya ini untuk kepentingan rakyat. Pemerintah dapat mengambil peran sebagai developer dan regulator. Sebagai developer, pemerintah sebaiknya turut berpastisipasi dalam pembangunan national backbone yang membutuhkan alokasi dana yang tidak sedikit. Sebagai regulator, pemerintah harus dapat membuat regulasi yang jelas agar pembangunan jaringan lebih terencana dan memudahkan untuk perawatan dalam operasional jaringan.
Terima Kasih http://www.manajementelekomunikasi.org
BACA JUGA:

About PNG-PUSTAKA

Berkarya Adalah Prestasi yang Luar Biasa

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Bendera Pengunjung

Flag Counter

TRANSLATOR

kalender

September 2012
M S S R K J S
« Agu   Okt »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Lebih Dekat Lagi

Ayo Gabung dengan yang lainnya
Masukan Alamat Email mu

Bergabunglah dengan 1.906 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: